Regulasi Nikel di Indonesia

Pelajari aturan utama soal izin tambang, smelter, dan pengawasan lingkungan, penting bagi jurnalis yang ingin menelusuri korupsi, konflik, dan celah hukum. 

Pratinjau:

  • Regulasi Hanya Berlaku di Atas Kertas: Indonesia punya kerangka hukum pertambangan yang rumit dan lengkap, tapi implementasinya dipandang lemah. Tambang ilegal beroperasi tanpa IUP atau AMDAL, korupsi merajalela dalam pembebasan lahan, dan okdum aparat kerap melindungi pelaku. Negara dipandang gagal menjalankan fungsi pengawasan dan membiarkan pelanggaran berlangsung sistemik.
  • Ekspansi Nikel Menghancurkan Ekosistem dan Komunitas: Industri nikel menyebabkan deforestasi besar-besaran, pencemaran air dan udara, serta hilangnya mata pencaharian masyarakat adat dan pesisir. Tidak ada FPIC. Kompensasi tidak adil. Masyarakat kehilangan hak atas air, tanah, pangan, dan budaya. Proyek “hijau” ini memproduksi jejak ekologis dan sosial yang brutal.
  • Pelanggaran HAM Meluas, Tanpa Pemulihan: Hak atas partisipasi, air bersih, kesehatan, lingkungan hidup yang sehat, dan ganti rugi dilanggar secara sistemik. Negara dan perusahaan lolos dari tanggung jawab. Mekanisme pengaduan lemah, pemulihan minim, dan akses terhadap keadilan hampir nihil. Hak asasi dikorbankan atas nama hilirisasi dan pertumbuhan.

Unduh Dokumen Serba-Serbi Nikel Indonesia:

Unduh Sekarang

Format Berkas:

PDF

Tanggal Publikasi:

July, 2025

Regulasi Nikel di Indonesia